Diskominfo PPU Laksanakan Visitasi Monev Keterbukaan Informasi Publik
PENAJAM – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan visitasi monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik (KIP) pada enam organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab PPU, Kamis (7/8/2025).Enam OPD yang menjadi sasaran visitasi yakni Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).Kegiatan di lakukan sebagai komitmen Pemkab PPU dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik, sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang transparan dan akuntabel. Hal ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.Ketua KI Provinsi Kaltim, Imran Duse yang turut hadir sekaligus menjadi penilai, mengapresiasi langkah Pemkab PPU. Ia menilai, Kabupaten PPU menjadi salah satu daerah yang mampu melaksanakan visitasi monev secara mandiri di tingkat kabupaten/kota.“Kabupaten PPU ini sangat luar biasa dan saya apresiasi karena mampu melaksanakan monev secara mandiri. Kabupaten PPU ini menjadi kedua setelah Kutim dari 10 kabupaten/kota di Kaltim yang mampu melaksanakan ini,” Ujar Imran.Ia juga berharap perwakilan OPD Kabupaten PPU mampu menembus minimal tiga besar dalam penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2025. Imran juga menyarankan agar tahun depan Pemkab PPU menambahkan kategori monev keterbukaan informasi publik untuk tingkat desa.“Sehingga transparansi bisa merata hingga ke akar pemerintahan,” PungkasnyaSementara itu, salah satu Kepala Dinas menambahkan selama ini mengenai keterbukaan publik, ia bersama tim telah berupaya menyediakan berbagai saluran informasi yang mudah diakses masyarakat, seperti melalui website resmi, akun Instagram, serta kanal YouTube. Namun demikian, tantangan masih kerap muncul, terutama dari masyarakat yang belum familiar dengan teknologi atau belum memahami cara mengakses informasi digital.“Kami menyadari bahwa masih ada kendala di masyarakat, terutama dalam hal pemahaman terhadap aplikasi dan media digital. Oleh karena itu, kami selalu siap membantu dan membimbing mereka untuk bisa mengakses informasi melalui platform yang kami sediakan,” jelasnya Kepala DP3AP2KB, Chairul Rozikin saat dijumpaiTak hanya itu, DP3AP2KB juga menyediakan formulir penilaian pelayanan sebagai wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan, keluhan, maupun apresiasi terhadap layanan yang mereka terima. Hal ini menjadi bagian dari evaluasi internal untuk perbaikan berkelanjutan.“Kami ingin masyarakat menilai secara jujur. Jika ada ketidakpuasan, kami terbuka menerimanya. Itu menjadi bahan evaluasi agar kami bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan,” tegasnya.Choirul Rozikin juga mengapresiasi hasil penilaian dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yang menyebutkan bahwa konten-konten layanan informasi publik yang ditampilkan oleh DP3AP2KB sudah berkesesuaian dan memiliki nilai makna yang kuat terhadap transparansi layanan.“Alhamdulillah, tadi dari Komisi Informasi memberi apresiasi. Mereka melihat bahwa apa yang kami tampilkan sudah cukup memuaskan. Tapi tentu saja kami tidak berhenti sampai di sini. Kami terus berbenah dan berupaya memberikan yang lebih baik,” pungkasnya. (W/Zan/DiskominfoPPU)